Sabtu, 21 Januari 2017

Macam – Macam Perizinan Usaha

Macam – Macam Perizinan Usaha, delijou.com
Perizinan Usaha - Untuk mendirikan sebuah badan usaha seperti Perseroan Komanditer (CV), Firma maupun Perseroan Terbatas (PT) diperlukan berbagai kelengkapan administrasi. Yakni berupa izin usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait sehingga usaha bisa dijalankan secara legal.


Jenis Perizinan Usaha
Adapun berbagai jenis kelengkapan Perizinan Usaha yang dibutuhkan di Indonesia saat ini terdiri dari :
1.      Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) adalah salah satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan kantor kelurahan maupun kantor kecamatan dimana usaha itu didirikan. Surat ini pada umumnya dibuat dalam mengurus berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan pendirian sebuah badan usaha, seperti halnya TDP, SIUP, NPWP, dan lain sebagainya. Pada umumnya hanya dibutuhkan waktu satu hari saja untuk mengurus surat keterangan ini apabila persyaratannya sudah lengkap.
2.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) untuk sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai sebuah tanda pengenal diri ataupun identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya. 
3.      Izin Usaha Dagang (UD)
Usaha Dagang (UD) sering disebut sebagai Perusahaan Dagang (PD). Pada umumnya merupakan jenis perusahaan perseorangan yang dikelola orang perseorangan. Walupun bukan badan usaha, para pemilik UD/PD biasanya juga memerlukan tanda bukti yang sah untuk bisa menjalankan usahanya. Tanda bukti berupa Izin Usaha Dagang bisa diperoleh dengan jalan  mengajukan permohonan Izin Usaha ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan juga Perdagangan setempat.
4.      Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
SITU merupakan Perizinan Usaha yang diberikan untuk perorangan, perusahaan, dan jugabadan usaha untuk mendapatkan izin tempat usaha berdasarkan dengan tata ruang wilayah yang dibutuhkan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum SITU pada umumnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yakni berupa Perda. Masa berlaku SITU ini umumnya paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Jika telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sepanjang subjek dan/atau objek tidak terjadi perubahan.
5.      Surat Izin Prinsip
Surat Ijin Prinsip merupakan suatu izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Surat izin ini diberikan kepada pengusaha ataupun badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pada suatu daerah. Surat Izin Prinsip inilah yang akan memberikan kepastian hukum untuk berinvestasi dan juga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
Demikianlah beberapa jenis Perizinan Usaha yang harus dipenuhi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda.

Tidak ada komentar:
Write komentar

Berkomentarlah dengan bijak