Senin, 27 Juni 2016

Vaksinasi Ulang Yang Akan Segera Dilakukan Karena Pemalsuan

Departemen Kesehatan Akan lakukan Vaksinasi Ulang
Selasa, 28 Juni, 2016 | 05:48

saham
Menteri Kesehatan Tashandra/Nabilla Nila Moeloek dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2016/06/27)

www.delijou.com
Sumber kompas

Menteri Kesehatan Nila Moeloek bersikeras pengadaan vaksin mengikuti pengungkapan peredaran vaksin palsu.

Vaksin palsu dapat berisi cairan infus dicampur dengan gentacimin (antibiotik).

Dengan campuran, kata Nila, tubuh anak tidak akan mendapatkan imunitas.

Pernyataan itu diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX dan instansi terkait, Senin (27/06/2016).

iklan

"Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan masih harus mengulangi imunisasi anak yang terkena vaksin palsu ini," kata Nila, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

Kementerian Kesehatan, kata Nila, akan meminta Badan Reserse Kriminal Polri untuk segera memberikan vaksin palsu disita untuk pemeriksaan dan isi kandungan fluida.

Kepala Obat dan Badan Pengawas Makanan (BPOM) Bahdar Johan Tengku Hamid mengatakan, BPOM sudah aktif meminta sampel dari Kepolisian.

Namun, ada mekanisme yang harus dilalui.

"Bahkan jika kita sudah meminta sampel dari mereka, karena ini barang sitaan kita harus menunggu prosedur polisi," kata Bahdar.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengungkapkan keheranannya karena BPOM berdalih belum mendapatkan sampel. Bahkan, pengumuman mengenai vaksin palsu yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri telah terjadi beberapa waktu lalu.

Penyelidikan vaksin palsu berasal dari temuan penyidik ​​Sub-Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, keberadaan vaksin palsu yang diketahui sudah mulai beredar sejak tahun 2003 lalu.

Saat ini, pihak berwenang masih menggali informasi lebih lanjut dari pelaku yang telah ditangkap.

Dalam mencari beberapa waktu lalu, penyidik ​​mengamankan barang bukti, yaitu 195 sachet hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-ular, dan vaksin dokumen penjualan.

Polisi telah menetapkan 15tersangka.

Mereka akan dijerat Pasal 197 UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dan Pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber: Kompas

Tidak ada komentar:
Write komentar

Berkomentarlah dengan bijak